Perseteruan KPK versus Polri mencapai kulminasi dan tak bisa lagi disembunyi seperti banyak dikatakan oleh petinggi kedua lembaga penegak hukum itu selama ini jika keduanya tetap rukun dan bersinergi memberantas korupsi. Tabir perseteruan terkuak telanjang mata di hadapan publik kala sejumlah aparat Kepolisian “menyerbu” kantor KPK Jum’at (5/10) malam.
Dengan dalih salah seorang penyidik KPK dari unsur Kepolisian pernah terlibat pelanggaran kode etik dan pembunuhan, beberapa petugas Polisi bertindak arogan. Mendatangi kantor KPK dengan maksud menangkap penyidik yang di maksud. Beberapa jam sebelumnya, penyidik itu baru saja memeriksa Irjen Polisi Djoko Susilo yang menjadi tersangka korupsi pengadaan simulator SIM Korlantas Polri, sehingga sikap Polisi ini bisa membenarkan dugaan adanya upaya Polisi menghadang langkah KPK membongkar kasus korupsi dengan melakukan kriminalisasi terhadap penyidik KPK.
Drama kelam ini tentu saja membuat miris karena terulang kesekian kalinya, juga mengingatkan kita pada kasus Cicak versus Buaya. Contoh buruk penegakan hukum, utamanya dalam agenda pemberantasan korupsi yang sering dikoar-koarkan pemerintah. Oleh karena itu, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyatakan :
1. Presiden SBY yang pernah mendeklarasikan berada di garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, harus segera menyikapi perseteruan KPK vs Polri ini dengan tegas. Secara struktural Presiden SBY membawahi Polri, sehingga punya ruang menunjukkan sikap (intervensi) kongkrit-konstruktif dalam memberantas korupsi.
2. Agar Presiden SBY menegur keras, jika perlu memecat Kapolri karena lengah dan tidak mampu mengontrol anak buahnya yang tiba-tiba berada di Kantor KPK. Padahal menurut pengakuan pihak Mabes Polri, tidak ada perintah penggeledahan di KPK pada Jum’at (6/10) malam. Ini artinya di tubuh Polri juga terjadi misleadrship.
3. Menghimbau agar KPK fokus dalam pemberantasan korupsi tanpa hanyut dan terbuai euforia dukungan publik. KPK harus bisa menyelesaikan kasus-kasus besar yang selama ini kabarnya kian kabur. Seperti kasus Skandal Bank Century, kasus BLBI, kasus Hambalang dan lain-lain yang melibatkan sistem dan pihak-pihak penting.
4. Untuk agenda kesejahteraan rakyat, pemberantasan korupsi sangat mendesak. Saat ini, makro ekonomi sedang menunjukkan harapan positif, sehingga dengan penegakan hukum bisa menciptakan stabilitas perekonomian dan hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh lapisan rakyat Indonesia. Ketidak seriusan pemberantasan korupsi, perseteruan aparat penegak hukum malah memberi peluang bagi para koruptor melakukan sabotase perekonomian. Kita tidak ingin berbagai upaya promosi ekonomi Indonesia di dalam dan luar negeri, justru terganjal oleh lemahnya komitmen pemberantasan korupsi. Lagi-lagi, Presiden SBY harus menunjukkan leadership dalam hal ini.
5. Mengimbau kepada semua elemen bangsa agar bersama-sama, bergandengan tangan mendukung pemberantasan korupsi, mendukung penguatan KPK serta pembersihan sistem di Kepolisian dan Kejaksaan dari oknum-oknum korup. [KAMMI]
Dengan dalih salah seorang penyidik KPK dari unsur Kepolisian pernah terlibat pelanggaran kode etik dan pembunuhan, beberapa petugas Polisi bertindak arogan. Mendatangi kantor KPK dengan maksud menangkap penyidik yang di maksud. Beberapa jam sebelumnya, penyidik itu baru saja memeriksa Irjen Polisi Djoko Susilo yang menjadi tersangka korupsi pengadaan simulator SIM Korlantas Polri, sehingga sikap Polisi ini bisa membenarkan dugaan adanya upaya Polisi menghadang langkah KPK membongkar kasus korupsi dengan melakukan kriminalisasi terhadap penyidik KPK.
Drama kelam ini tentu saja membuat miris karena terulang kesekian kalinya, juga mengingatkan kita pada kasus Cicak versus Buaya. Contoh buruk penegakan hukum, utamanya dalam agenda pemberantasan korupsi yang sering dikoar-koarkan pemerintah. Oleh karena itu, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyatakan :
1. Presiden SBY yang pernah mendeklarasikan berada di garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, harus segera menyikapi perseteruan KPK vs Polri ini dengan tegas. Secara struktural Presiden SBY membawahi Polri, sehingga punya ruang menunjukkan sikap (intervensi) kongkrit-konstruktif dalam memberantas korupsi.
2. Agar Presiden SBY menegur keras, jika perlu memecat Kapolri karena lengah dan tidak mampu mengontrol anak buahnya yang tiba-tiba berada di Kantor KPK. Padahal menurut pengakuan pihak Mabes Polri, tidak ada perintah penggeledahan di KPK pada Jum’at (6/10) malam. Ini artinya di tubuh Polri juga terjadi misleadrship.
3. Menghimbau agar KPK fokus dalam pemberantasan korupsi tanpa hanyut dan terbuai euforia dukungan publik. KPK harus bisa menyelesaikan kasus-kasus besar yang selama ini kabarnya kian kabur. Seperti kasus Skandal Bank Century, kasus BLBI, kasus Hambalang dan lain-lain yang melibatkan sistem dan pihak-pihak penting.
4. Untuk agenda kesejahteraan rakyat, pemberantasan korupsi sangat mendesak. Saat ini, makro ekonomi sedang menunjukkan harapan positif, sehingga dengan penegakan hukum bisa menciptakan stabilitas perekonomian dan hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh lapisan rakyat Indonesia. Ketidak seriusan pemberantasan korupsi, perseteruan aparat penegak hukum malah memberi peluang bagi para koruptor melakukan sabotase perekonomian. Kita tidak ingin berbagai upaya promosi ekonomi Indonesia di dalam dan luar negeri, justru terganjal oleh lemahnya komitmen pemberantasan korupsi. Lagi-lagi, Presiden SBY harus menunjukkan leadership dalam hal ini.
5. Mengimbau kepada semua elemen bangsa agar bersama-sama, bergandengan tangan mendukung pemberantasan korupsi, mendukung penguatan KPK serta pembersihan sistem di Kepolisian dan Kejaksaan dari oknum-oknum korup. [KAMMI]
KAMMI Pusat
Muslim Negarawan
On: Twitter & Website - 081617222788
"KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia)adalah sebuah organisasi mahasiswa muslim yang lahir di era reformasi yaitu tepatnya tanggal 29 Maret 1998 di Malang. Anggotanya tersebar di hampir seluruh PTN/PTS di Indonesia."
No comments :
Post a Comment
Syukron atas komentarnya, HAMASAH!!!