KAMMI: Indonesia Harus Mendesak PBB dan ASEAN Tuntaskan Konflik Rohingya

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengecam keras serangan yang dilakukan oleh Militer Myanmar terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Penyerangan oleh Militer terhadap etnis Rohingya ini salah satu yang terparah sejak 2012 lalu karena disertai pembakaran terhadap rumah-rumah etnis Rohingya.

Beberapa pekan belakangan terjadi penyerangan terhadap Etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar oleh Militer. Menurut Arakan Rohingya National Organization yang memperoleh informasi dari masyarakat setempat, serangan yang telah dimulai sejak bulan Oktober ini sedikitnya telah menewaskan 150 korban jiwa dan membuat ribuan lainnya kehilangan tempat tinggalnya. Dan hingga pekan ini dilaporkan ratusan etnis Rohingya berusaha untuk melarikan diri dari Myanmar menuju Bangladesh.

KAMMI menilai tragedi ini merupakan ironi karena pelanggaran HAM justru dilakukan oleh Negara.

“Segala bentuk tekanan represif yang dilakukan dan dilegitimasi oleh Pemerintah Myanmar


merupakan kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai HAM universal. Sebab Hak Asasi Manusia terutama terkait hak untuk hidup, hak untuk bebas dari rasa takut adalah hal yang harus dijaga bersama,” kata Kepala Departemen Kajian Internasional Pimpinan Pusat KAMMI, Hidayah Sunar Perdanastuti pada Minggu (20/11).

“Dan jaminan terhadap HAM yang seharusnya dijamin oleh Negara, namun yang terjadi di Myanmar pelanggaran HAM justru dilakukan dan dilegitimasi oleh Negara,” tambah Hidayah.

Etnis Rohingya telah mengalami penindasan sejak Rezim Militer di Myanmar berkuasa. Puluhan tahun mereka mendapatkan kekerasan di negeri sendiri dan terlunta-lunta mengungsi ke negara lain mencari perlindungan. Namun hingga hari ini PBB dan ASEAN belum mampu memberikan solusi bagi etnis Rohingya.

Kartika Nur Rakhman selaku Ketua Umum PP KAMMI pada Minggu (20/11) di Jakarta menyatakan bahwa PBB dan ASEAN selalu mentok terkait persoalan Rohingya.

"Selama ini PBB dan ASEAN selalu mentok karena tidak memiliki mekanisme yang efektif. Maka PP KAMMI mendesak pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden Joko Widodo, untuk menginisasi pembahasan agar PBB dan ASEAN merubah pendekatannya agar memiliki mekanisme yang efektif bagi penyelesaian kekerasan terhadap etnis Rohingya. Indonesia sebagai negara yang mampu merawat keragaman antar etnis dan agama seharusnya mampu dan berperan aktif mempromosikan perdamaian di Asia Tenggara terutama di Myanmar,” tandas Kartika.