Rilis Pernyataan SikapJika Gagal Atasi Krisis Ekonomi Nasional, #ReshuffleJokowi
Oleh: PD KAMMI Bandung
Di tengah melesunya perekonomian dunia, Indonesia termasuk negara yang kembali dihadapkan pada ancaman krisis. Melewati triwulan III, nilai tukar rupiah kian merosot pada level Rp 14.070,5/US Dollar (Google, 1/9). Hal tersebut tentunya berdampak buruk pada kondisi ekonomi masyarakat.
Pertama, meningkatnya jumlah PHK, yang diakibatkan oleh efisiensi perusahaan karena meningkatnya biaya bahan baku impor. Tercatat berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) per Juli 2015, terdapat 11.350 pekerja yang harus menyandang status baru sebagai pengangguran (JPNN, 11/8).
Kedua, menurunnya daya beli masyarakat. Harga kebutuhan hidup pokok yang meningkat, membuat masyarakat mengutamakan dua hal, yakni mencari harga barang yang lebih murah tanpa mempedulikan barang impor atau lokal, sehingga mengurangi daya saing produk lokal. Serta, prioritas belanja yang hanya pada kebutuhan yang dianggap primer, sehingga dapat menurunkan aktivitas perekonomian.
Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, dituntut untuk mampu menawarkan solusi berupa alternatif paket kebijakan ekonomi untuk atasi krisis. Namun, alih alih mengambil tindakan solutif ditengah besarnya anomi masyarakat terhadap peran pemerintah, lagi-lagi masyarakat kembali dikecewakan dengan beberapa kebijakan malpraktik dan lemahnya optimalisasi kebijakan pemerintah.
Pertama, ditengah tingginya tingkat PHK, justru diikuti dengan kondisi membludaknya tenaga kerja asing. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Imigrasi, tercatat mayoritas imigran tenaga kerja asing di Indonesia, yakni 16.328 orang yang berasal dari China, 10.838 orang dari Jepang, serta 8.172 orang dari Korea Selatan (Tempo, 31/8).
Kedua, ditengah rendahnya harga pasar minyak dunia yang berada pada kisaran 44,96 dollar AS per barrel per pengiriman September (Kompas, 11/8), tingginya biaya produksi perusahaan dan menurunnya daya beli masyarakat, pemerintah justru tidak menurunkan harga BBM.
Ketiga, penerimaan APBN yang tidak sesuai target. Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 31 Juli 2015, tercatat dari target penerimaan APBN-P 2015 di angka Rp 1.294,258 triliun, baru terealisasikan pada angka Rp 531,114 triliun. Dalam kata lain, realisasi penerimaan pajak baru mencapai 41,04% dari target yang ditetapkan. Seperti yang telah diketahui, bahwa spending government merupakan salah satu faktor pendongkrak ekonomi nasional.
Keempat, lemahnya peran pemerintah dalam memberantas mafia daging sapi dan rendahnya pasokan daging ayam. Kebijakan pemerintah untuk menahan impor daging sapi yang direspon oleh para spekulan dengan menahan stok daging, serta efek dari mahalnya daging sapi yang diikuti dengan meningkatnya permintaan daging ayam namun tak diiringi dengan stok yang cukup, membuat harga pasaran daging menjadi tidak stabil.
Berdasarkan analisis keseluruhan dan keprihatinan yang mendalam terhadap krisis ekonomi nasional, maka kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Bandung, menuntut pemerintah untuk segera merealisasikan poin-poin berikut:
Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat dan perilaku yang patut diteladani dari negara lain, Perdana Menteri Yunani, Alexis Tsipras. Apabila Presiden Joko Widodo gagal dalam mengatasi krisis ekonomi nasional, maka dengan penuh rasa hormat, meminta Presiden untuk #mereshuffle dirinya. #ReshuffleJokowi
Bandung, 2 September 2015
a/n Pengurus Daerah KAMMI Bandung
Ketua Umum PD KAMMI Bandung
Julhayadi Arya Puntara
Oleh: PD KAMMI Bandung
Di tengah melesunya perekonomian dunia, Indonesia termasuk negara yang kembali dihadapkan pada ancaman krisis. Melewati triwulan III, nilai tukar rupiah kian merosot pada level Rp 14.070,5/US Dollar (Google, 1/9). Hal tersebut tentunya berdampak buruk pada kondisi ekonomi masyarakat.
Pertama, meningkatnya jumlah PHK, yang diakibatkan oleh efisiensi perusahaan karena meningkatnya biaya bahan baku impor. Tercatat berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) per Juli 2015, terdapat 11.350 pekerja yang harus menyandang status baru sebagai pengangguran (JPNN, 11/8).
Kedua, menurunnya daya beli masyarakat. Harga kebutuhan hidup pokok yang meningkat, membuat masyarakat mengutamakan dua hal, yakni mencari harga barang yang lebih murah tanpa mempedulikan barang impor atau lokal, sehingga mengurangi daya saing produk lokal. Serta, prioritas belanja yang hanya pada kebutuhan yang dianggap primer, sehingga dapat menurunkan aktivitas perekonomian.
Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, dituntut untuk mampu menawarkan solusi berupa alternatif paket kebijakan ekonomi untuk atasi krisis. Namun, alih alih mengambil tindakan solutif ditengah besarnya anomi masyarakat terhadap peran pemerintah, lagi-lagi masyarakat kembali dikecewakan dengan beberapa kebijakan malpraktik dan lemahnya optimalisasi kebijakan pemerintah.
Pertama, ditengah tingginya tingkat PHK, justru diikuti dengan kondisi membludaknya tenaga kerja asing. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Imigrasi, tercatat mayoritas imigran tenaga kerja asing di Indonesia, yakni 16.328 orang yang berasal dari China, 10.838 orang dari Jepang, serta 8.172 orang dari Korea Selatan (Tempo, 31/8).
Kedua, ditengah rendahnya harga pasar minyak dunia yang berada pada kisaran 44,96 dollar AS per barrel per pengiriman September (Kompas, 11/8), tingginya biaya produksi perusahaan dan menurunnya daya beli masyarakat, pemerintah justru tidak menurunkan harga BBM.
Ketiga, penerimaan APBN yang tidak sesuai target. Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 31 Juli 2015, tercatat dari target penerimaan APBN-P 2015 di angka Rp 1.294,258 triliun, baru terealisasikan pada angka Rp 531,114 triliun. Dalam kata lain, realisasi penerimaan pajak baru mencapai 41,04% dari target yang ditetapkan. Seperti yang telah diketahui, bahwa spending government merupakan salah satu faktor pendongkrak ekonomi nasional.
Keempat, lemahnya peran pemerintah dalam memberantas mafia daging sapi dan rendahnya pasokan daging ayam. Kebijakan pemerintah untuk menahan impor daging sapi yang direspon oleh para spekulan dengan menahan stok daging, serta efek dari mahalnya daging sapi yang diikuti dengan meningkatnya permintaan daging ayam namun tak diiringi dengan stok yang cukup, membuat harga pasaran daging menjadi tidak stabil.
Berdasarkan analisis keseluruhan dan keprihatinan yang mendalam terhadap krisis ekonomi nasional, maka kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Bandung, menuntut pemerintah untuk segera merealisasikan poin-poin berikut:
- Turunkan harga BBM, demi stabilisasi daya beli masyarakat dan mendongkrak aktivitas UMKM
- Segera berantas mafia daging sapi, jamin stok permintaan dan kendalikan harga kebutuhan pokok, demi stabilisasi daya beli masyarakat
- Segera optimalisasikan penerimaan pajak negara dan berlakukan insentif (tax holiday) pada perusahaan penyedia bahan baku industri dalam negeri dan/atau berorientasi ekspor
- Tolak kedatangan tenaga kerja asing berstatus uneducated and/or unskilled worker atau slot tenaga kerja lainnya yang masih dapat diisi oleh pribumi, demi perlindungan buruh dan tenaga kerja dalam negeri
- Masifkan kerjasama pemerintah dengan pihak perbankan, untuk penyediaan kredit lunak dan akomodatif terhadap proses bisnis UMKM
- Gunakan devisa negara untuk stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap dollar
- Lebih serius dalam menyiapkan daya saing industri dalam negeri.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat dan perilaku yang patut diteladani dari negara lain, Perdana Menteri Yunani, Alexis Tsipras. Apabila Presiden Joko Widodo gagal dalam mengatasi krisis ekonomi nasional, maka dengan penuh rasa hormat, meminta Presiden untuk #mereshuffle dirinya. #ReshuffleJokowi
Bandung, 2 September 2015
a/n Pengurus Daerah KAMMI Bandung
Ketua Umum PD KAMMI Bandung
Julhayadi Arya Puntara
No comments :
Post a Comment
Syukron atas komentarnya, HAMASAH!!!