[KAMMI] 9 Kriteria Presiden Harapan Rakyat

Pemilihan Umum Presiden telah memasuki babak baru. Setelah proses yang panjang masyarakat Indonesia dihadapkan pada dua pilihan kandidat yang nantinya akan dipilih pada tanggal 9 Juli 2014 mendatang. Pun semua khalayak sekarang telah dihadapkan pada suasana baru, yakni suasana kampanye dan adu gagasan antara kedua kandidat Capres-Cawapres.

Senin, 9 Juni kemarin masyarakat Indonesia telah mendengar dan memperhatikan debat antara kedua kandidiat Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK dengan tema “Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan Bersih, dan Kepastian Hukum” yang disiarkan langsung oleh stasiun televisi tertentu.

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia sebagai anak kandung reformasi yang lahir dengan momentum dan tujuan luhur reformasi memiliki konsern yang kuat terhadap demokrasi yang adil, bermartabat, pemerintahan bersih, dan kepastian hukum yang hadir tanpa diskriminasi. Dengan cita-cita tersebut pula KAMMI selama ini berusaha menyuarakan gagasan perbaikan dan perjuangannya. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-empat di dunia, dan juga memiliki tingkat keragaman suku, budaya, hingga bahasa selama ini bergelut dengan upaya penegakan hukum yang adil serta demokrasi yang bermartabat.

Ironisnya hingga hari ini, demokrasi yang salah satunya nampak pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada terlihat gaduh, tidak efektif dan menghamburkan banyak biaya. Belum lagi kasus korupsi yang semakin merata, tersebar dari pusat hingga daerah. Problem bangsa ini juga diperparah dengan birokrasi yang masih kolot dan tidak efektif sehingga menggerogoti secara perlahan setiap sendi-sendi bangsa. Pelayanan publik pun yang menjadi hak masyarakat dan setiap warga negara menjadi terabaikan. Oleh karenanya sudah semestinya, proses pemilu presiden ini menjadi salah satu momen penting dimana harapan perbaikan terhadap segala masalah di sektor kelembagaan demokrasi hingga penegakan hukum disuarakan.

Maka dengan momentum ini, KAMMI menilai bahwa dalam proses debat pertama tanggal 9 Juni 2014 belum ada kesungguhan dan gagasan yang nyata dan tegas dari kedua kandidat mengenai strategi pemberantasan korupsi yang komperhensif. KAMMI menilai bahwa proses pemberantasan korupsi harus ada sikap dan tidakan tegas mulai dari penataan birokrasi, akuntabilitas proses di parlemen, hingga perbaikan pada level partai politik.

Pendalaman visi dan misi serta debat pertama pada tanggal 9 Juni kemarin, KAMMI menilai bahwa belum terlihat kesungguhan dan kedalaman gagasan kedua kandidat untuk serius dalam menjamin terwujudnya demokrasi yang bermartabat, penegakan hukum, hingga problem desentralisasi dan otonomi daerah yang terlihat gaduh, sampai pada problem masyarakat urban di kota besar dan problem sosial dan ekonomi di pelosok dan pedalaman Indonesia.

Dari Hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KAMMI yang diselenggarakan pada 4-8 Juni 2014 di Cawang Jakarta Timur kemarin, KAMMI sebagai gerakan mahasiswa penyuara aspirasi rakyat memiliki 9 Resolusi Kriteria Presiden Harapan Rakyat, yakni sebagai berikut:

1. Pro Kepentingan umat Islam,
2. Berani menolak intervensi asing,
3. Bersih dari korupsi,
4. Memperhatikan kepentingan dan aspirasi daerah,
5. Memiliki visi, misi, dan program yang terukur,
6. Memiliki wawasan kebangsaan,
7. Menjamin ketahanan dan keamanan nasional,
8. Menjamin kedaulatan energi dan pertambangan nasional,
9. Mewujudkan Jaminan Pendidikan Nasional (Jamdiknas).

Kriteria ini didasarkan atas kompleksitas masalah yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia, oleh karenanya butuh sosok yang mampu menangani berbagai persoalan secara komperhensif dan terukur.

Demikian pernyataan sikap atas pelaksanaan proses pemilu presiden. KAMMI berharap ada proses yang konstruktif terhadap diskursus mengenai gagasan visi dan misi antara kedua kandidat sehingga masyarakat pun mampu menangkap dengan gamblang seperti apa calon pemimpin mereke. Karena KAMMI menilai bahwa proses ini harus didukung oleh dua hal yang sama-sama cerdas, kandidat yang cerdas, informasi yang terbuka, serta pemilih yang cerdas dan tercerahkan.



Jakarta, 10 Juni 2014

Ketua Umum PP KAMMI

Andriyana