Komunikasi Politik

Problem dalam berbagai sektor kehidupan rakyat memperlihatkan kegagalan pemerintah dalam menjalankan mandat rakyat, sehingga menjadi menara pemberontakan yang siap meledak kapan saja jika pemerintah terus sibuk mengurusi, mengamankan dan menjaga kekuasaannya, bukannya melayani rakyat.

Demikian singkatnya pandangan Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang diutarakan Ketua KAMMI Bidang Komunikasi Politik, Eric Setiawan, saat dihubungi Rakyat Merdeka Online, Jumat (20/5).

Menurut KAMMI, buka Eric, ada sembilan kegagalan total pemerintahan SBY atau yang disebut dengan "Gatal SBY". Pertama, gagal total dalam supremasi hukum. Kasus-kasus besar seringkali diakhiri dengan drama transaksional. "Pisau pancung keadilan, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tebang pilih menjadi gaya pemberantasan hukum pemerintah di bawah komando SBY," terang Eric.

Kedua, KAMMI berpendapat bahwa rezim SBY gagal total dalam mengawal transisi demokrasi. Sistem yang dikontruksi oleh rezim SBY menciptakan negara oligarki baru yang disebut rulling oligarki dalam tatanan politik dan demokrasi semu.

"Demokrasi yang subtansinya kebebasan untuk mewujudkan kesejahteraan hanya dijadikan alat untuk melegitimasi perselingkuhan penguasa dalam menggerogoti kekayaan negara yang kemudian dikanalisasi untuk kelompok-kelompok elit. Koalisi pemerintahan dibangun atas dasar pragmatisme, pembagian kue kekuasaan sehingga melupakan rakyat," jelas Eric lagi.

Ketiga, gagal total mengelola perekonomian. Pertumbuhan ekonomi timpang, terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap PDB sekitar 57,8 persen, sementara daerah lain berbagi sisa 42,2 persen. Selain itu, investasi juga menunjukkan masih ada ketimpangan antar wilayah, baik untuk penanaman modal dalam negeri mau pun asing. Investasi didominasi sektor tersier, yang berarti menggunakan impor konten.

Keempat, gagal total dalam mensejahterakan rakyat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang sering dibangga-banggakan hanya milik segelintir orang, yaitu kelompok konglomerat.  Pertumbuhan ekonomi tidak berpihak pada sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian dan perikanan. Padahal kedua sektor ini paling besar menyumbang angka kemiskinan.

Kelima, gagal total dalam menurunkan angka kemiskinan. Angka kemiskinan sesuai standar PBB dengan penghasilan minimal 2 US Dollar atau sekitar Rp. 18.000 per hari, masih sangat tinggi, sekitar 30 persen dari total 237,6 juta jiwa penduduk. Atau sekitar 70 juta jiwa berdasarkan jumlah penerima Beras Miskin, ditambah lagi penduduk yang hampir miskin sebanyak 29,38 juta jiwa.

Keenam, gagal total dalam pemberantasan budaya KKN. Inpres soal pemberantasan korupsi, mafia pajak dan mafia hukum tidaklah berguna dan gagal total pelaksanaannya, hanya menjadi alat untuk pencitraan pemerintahan SBY. Ini bisa dilihat pada IPK skor yang stagnan di angka 2,8. Faktor politik merupakan faktor dominan dari kegagalan pemberantasan korupsi.

Ketujuh, gagal total dalam menciptakan rasa aman. Aksi kekerasan dengan berbagai latar ekonomi, SARA, politik, perebutan lahan, dan lain-lain ditanggapi secara reaktif dan membabi buta sehingga menghilangkan nyawa rakyat sendiri sebagaimana kasus terakhir terjadi di Sukoharjo, Jawa Tengah, saat penggerebekan teroris Sabtu (14/5) lalu.

Kedelapan, gagal total dalam melindungi kekayaan Indonesia. Sementara kapitalis asing dengan asyiknya menyedot kekayaan negara Indonesia. Mulai dari emas yang dijarah oleh Freeport di Papua hingga Gas Alam di Garut Jawa Barat yang disedot oleh Chevron. Di sisi lain impor yang dilegalisasi dalam bentuk kerjasama perdagangan semisal CAFTA, juga semakin menyengsarakan rakyat.

Kesembilan, gagal total dalam menjaga kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman. Munculnya NII belakangan ini menjadi potret betapa lemah intelijen negara dalam mengantisipasi ancaman-ancaman yang berusaha mengoyak keutuhan sebagai suatu bangsa. Bahkan desas-desus keterlibatan intelijen dalam proyek NII KW 9 tersebut, jika benar adanya, merupakan pukulan telak bagi pemerintah. [ald - Rakyat Merdeka]